KS Terancam Didemo

Senin, 30 Mei 2011 | 11:07 WIB

1 Komentar

Fraksi Golkar Minta KS Beri Ketegasan Soal Lahan Tukar Guling

Pasalnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 12 Mei 2011 lalu jajaran komisaris PT KS tidak mencantumkan soal pelepasan aset.

Menyoroti hal ini Fraksi Golkar DPRD Cilegon meminta manajemen PT KS segera memberikan ketegasan kepada Pemkot Cilegon. Ini lantaran informasi yang berkembang jika pelepasan aset lahan di dekat PT KDL termasuk isi Memorandum of Understanding (MoU), tidak dibahas dalam RUPS.

“Kita minta PT KS tidak lagi membuat janji-janji terkait pelepasan aset yang akan dibangun pelabuhan oleh Pemkot. Beri kejelasan soal pelepasan asetnya. Apakah akan dibahas juga dalam RUPS atau tidak,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Cilegon Rebudin, Minggu (29/5).

Pihaknya merasa, apa yang dilakukan PT KS tidak memberikan keuntungan kepada Pemkot. Sebab, pembangunan proyek patungan antaran Pohang Steel and Iron Company (Posco) sudah berjalan di atas lahan Kubangsari. “Sementara Pemkot Cilegon belum memulai apa-apa. Padahal Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pembangunan Pelabuhan sudah disetujui,” ujarnya.

Jika hingga usai pelaksanaan RUPS PT KS tidak ada kejelasan juga, Rebudin mengancam akan menurunkan massa untuk berunjuk rasa. “Kita siap menurunkan massa untuk mendesak PT KS segera melepaskan asetnya,” tegasnya.

Sementara itu Walikota Tb Iman Ariyadi juga mendesak PT KS lebih serius dalam menanggapi permasalahan tukar guling tersebut. Katanya, hal tersebut penting untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Cilegon.

“Pembangunan Pelabuhan Cilegon juga sama pentingnya dengan Krakatau Posco. Tak hanya dapat meningkatkan PAD Cilegon, tapi juga membuka lahan pekerjaan baru dalam skala besar. Saya kira hal seperti ini jangan sampai ditunda-tunda, karena tertundanya permasalahan tukar guling juga bisa berpengaruh pada percepatan pembangunan Krakatau Posco,” katanya.

Tidak dibahasnya pelapasan lahan di dekat PT KDL dalam RUPS dibenarkan Dirut PT KS Fazwar Bujang. Menurut Fazwar, tak dicantumkannya tukar guling pada hasil RUPS lantaran adanya beberapa hal yang masih harus dibahas dengan Pemkot Cilegon. Terlebih pihaknya masih menunggu hasil audit BPK dan BPKP proyek Pelabuhan Kubangsari.

“Yang pasti kami juga menganggap permasalahan tukar guling tersebut penting. Untuk itu dalam waktu dekat jajaran direksi kembali akan membahasnya,” kata Fazwar, akhir pekan lalu.

Sayangnya, Fazwar enggan memberikan keterangan terkait perkembangan dari proses tukar guling tersebut. Namun ia mengaku jika nominal ganti rugi investasi Pelabuhan Kubangsari milik Pemkot Cilegon belum mencapai kepastian angka. “Belum, semuanya masih dibahas,” katanya.

Dalam RUPS tersebut PT KS hanya mencantumkan penyerahan 11 lahan di kawasan Kelurahan Semangraya, Kecamatan Citangkil, dan Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, kepada Krakatau Posco. Ini untuk mendukung percepatan pembangunan pabrik joint venture antara PT KS dengan Posco, termasuk pemancangan tiang pertama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada awal Juli mendatang.

“Sebelas lokasi lahan untuk Krakatau Posco tersebut telah disetujui sebagai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Krakatau Posco. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam RUPS, namun untuk tukar guling akan dibahas terpisah,” kata Fazwar. (air-quy/ndu)