#

Kasus Samsat Rangkasbitung Rugikan Negara Rp 1,7 M

Editor : Krisna Widi Aria

Photo
(ilustrasi)
SERANG - Kasus dugaan korupsi penerimaan setoran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru R2 (BBNKB) di Samsat Rangkasbitung, Lebak telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,783,200,000. Hal itu berdasarkan hasil audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta yang diterima Diterskrimsus Polda Banten pada Jumat (12/4) lalu.

"Iya, hasil audit kerugian negaranya sudah kita teriam dari BPKP, Jumat lalu, kerugian negaranya Rp 1,7 miliar lebih," kata Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Purwo Cahyoko, Senin (15/4).

Sebelumnya, penyidik memperkirakan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar. Hal itu berdasarkan dari jumlah setoran pajak yang tidak disetorkan.  "Awalnya memang Rp 1,6 miliar, tapi ada tambahan," jelasnya. Dalam waktu dekat, kata Purwo, pihaknya akan melimpahkan berkas ketiga tersangka ke kejaksaan untuk diteliti.

Dalam kasus itu, penyidik telah menetapkan tiga tersangka yakni kasir di UPT Rangkasbitung berinisial DFS, dan dua operator berinisial DR dan KS.   "Sekarang kita tinggal menunangkan hasil audit BPKP itu ke dalam berita acara pemeriksaan saksi ahli. Kemudian memanggil tersangkanya lagi untuk diperiksa lagi. Minggu ini, saya minta penyidik untuk pelimpahan tahap satu," ungkapnya.

Kasus tersebut mulai diselidiki sejak Juli 2012. Hasil penyelidikan, ditemukan adanya ketidaksamaan antara data pendaftaran kendaraan baru dengan penerimaan uang ke Kas Daerah Provinsi Banten. Hasilnya, ditemukan 1.085 kendaraan bermotor baru R2 yang BBNKB-nya tidak dimasukkan ke Kas Daerah periode September 2009-Desember 2011 oleh tersangka DFS. (Marjuki)***

Tags: samsat

 
Tinggalkan komentar

Berita Terkait

1 Komentar

  • Photo

    haerudin furkon

    Saya mengurus balik nama mobil vios ex taxi Bluebird di Samsat Rangkasbitung-Banten, dari Desember 2012 hingga kini Mei 14, 2013 belum selesai juga, Padahal waktu itu beliau berjanji hanya satu bulan semua akan selesai. surat dari blue bird lengkap gak ada yang kurang, Awalnya saya datang ke kantor bersama Rangkasbitung di dalam saya di suruh oleh salah satu anggota POLRI,untuk pengurusannya sama Pak Supri, ( salah satu anggota security, saya tahu setelah ini terjadi) Kewajiban keuangan sudah saya bayar, tidak ada tunggakan pembayaran ongkos balik nama tersebut, Sekarang ini mereka alasannya BPKB nya habis, Tunggu sampai bulan Septrember-Agustus 2013 untuk tender ulang Pengadaan BPKB, saya tidak habis pikir institusi yang mengurus BPKB tidak bisa memperkirakan kalau sampai BPKB habis tidak ada persiapan untuk antisipasi penggantian tersebut. Sekali lagi saya memohon jangan ada lagi orang dalam yang bekerja sambilan dan istitusi Samsat harus melayani public dengan profesional, dan bapak yang membaca komentar ini mungkin ini hanya salah seorang yang bisa menuangkan kekecewaan terhadap pelayanan kantor SAMSAT Rangkasbitung, Wasalam Furkon

    reply

Tuliskan Komentar Anda

(Wajib Diisi)
(Wajib Diisi)