Berita Utama

  ( ilustrasi )

Kasus Samsat Rangkasbitung Rugikan Negara Rp 1,7 M

  Editor :  Krisna Widi Aria

 

SERANG - Kasus dugaan korupsi penerimaan setoran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru R2 (BBNKB) di Samsat Rangkasbitung, Lebak telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,783,200,000. Hal itu berdasarkan hasil audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta yang diterima Diterskrimsus Polda Banten pada Jumat (12/4) lalu.

"Iya, hasil audit kerugian negaranya sudah kita teriam dari BPKP, Jumat lalu, kerugian negaranya Rp 1,7 miliar lebih," kata Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Purwo Cahyoko, Senin (15/4).

Sebelumnya, penyidik memperkirakan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar. Hal itu berdasarkan dari jumlah setoran pajak yang tidak disetorkan.  "Awalnya memang Rp 1,6 miliar, tapi ada tambahan," jelasnya. Dalam waktu dekat, kata Purwo, pihaknya akan melimpahkan berkas ketiga tersangka ke kejaksaan untuk diteliti.

Dalam kasus itu, penyidik telah menetapkan tiga tersangka yakni kasir di UPT Rangkasbitung berinisial DFS, dan dua operator berinisial DR dan KS.   "Sekarang kita tinggal menunangkan hasil audit BPKP itu ke dalam berita acara pemeriksaan saksi ahli. Kemudian memanggil tersangkanya lagi untuk diperiksa lagi. Minggu ini, saya minta penyidik untuk pelimpahan tahap satu," ungkapnya.

Kasus tersebut mulai diselidiki sejak Juli 2012. Hasil penyelidikan, ditemukan adanya ketidaksamaan antara data pendaftaran kendaraan baru dengan penerimaan uang ke Kas Daerah Provinsi Banten. Hasilnya, ditemukan 1.085 kendaraan bermotor baru R2 yang BBNKB-nya tidak dimasukkan ke Kas Daerah periode September 2009-Desember 2011 oleh tersangka DFS. (Marjuki)***


Tag : samsat

Site:

 

 

Radar Banten Group :

Radar Banten

Banten Raya

Tangerang Ekspres

Percetakan Radar

Baraya TV

Radar Arena

Radar Banten Promosindo

 

Redaksi

Info Iklan

Karir

Hubungi Kami

Peraturan

Copyright Radar Banten 2014 . All rights reserved

Radar Banten Group