#

Belasan Bacaleg DPRD Kabupaten Serang dari Kades Belum Mengundurkan Diri

Editor : Krisna Widi Aria

Photo
(net)
SERANG – Hingga saat ini 12 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Serang dari kalangan kepala desa di Kabupaten Serang pada Pemilu 2014 belum mengudurkan diri. Mereka di antaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tiga orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) satu orang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dua orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dua orang, Partai Nasional Demokrat (NasDem) satu orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satu orang, dan Partai Golongan Karya (Golkar) satu orang.

“Masa perbaikan sampai tanggal 22 Mei, kita tunggu sampai tanggal itu. Kalau ternyata sampai tanggal 22 Mei pada pengembaliannya tidak ada surat mengundurkan diri dan surat rekomendasi dari atasannya, hasilnya TMS (tidak memenuhi syarat). Sampai sekarang belum ada perbaikan (dari parpol), kita masih menunggu,” kata Anggota KPU Kabupaten Serang Enan Nadia saat dihubungi Tangerang Ekspres (Radar Banten Group), Senin (13/5).

Enan mengatakan, Pemkab Serang tinggal menerima permohonan pengunduran diri kades yang akan mendaftarkan diri sebagai bacaleg DPRD Kabupaten Serang. Bukan memberhentikan kades karena mencalonkan diri sebagai bacaleg DPRD. “Memberhentikan berdasarkan kepentingan sendiri, mengundurkan diri,” katanya.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengeluarkan surat rekomendasi kepada kades yang akan mencalonkan diri sebagai bacaleg DPRD Kabupaten Serang. “Kalau kades yang ngomong-ngomong mau nyaleg sih banyak sekitar 25 orang,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Rudi, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak ada istilah larangan seorang kades untuk mencalonkan diri sebagai bacaleg DPRD Kabupaten Serang.

“Pada Bab 10 Larangan, Pasal 38, (a) kades dilarang menjadi pengurus parpol, (c) merangkap jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Artinya di Pasal 38 itu seorang kades definitif tidak boleh sebagai pengurus parpol atau anggota DPRD,” ujarnya.

Rudi mengatakan, untuk menyatakan bahwa kades itu pengurus parpol adalah kewajiban ketua parpol yang memberikan surat keputusan (SK) disampaikan ke Bupati Serang. “Kalau untuk poin (c) kades itu bisa diberhentikan setelah ada SK pengangkatan sebagai anggota DPRD. Jadi sepanjang kades itu bukan pengurus parpol atau anggota DPRD kades tidak bisa diberhentikan,” ujarnya. (SUTANTO)***

Tags: Pemilu 2014

 
Tinggalkan komentar

Berita Terkait

Tuliskan Komentar Anda

(Wajib Diisi)
(Wajib Diisi)