Honorer K1 Pemkab Serang Tak Penuhi Syarat

  Editor :  Aas Arbi

 

SERANG - Semua tenaga honorer kategori 1 Pemkab Serang sebanyak 658 orang dianggap tidak memenuhi syarat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Bersama dan Reformasi Birokrasi untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Penyebabnya, tenaga honorer itu dibiayai bukan dari kode rekening (koring) belanja pegawai, tapi dari koring barang dan jasa. Selain itu ditemukan juga sejumlah honorer K1 yang memiliki ijazah setelah bekerja.

Hal itu diketahui ketika Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Serang Rif’ah Maftuti audiensi dengan Pendayagunaan Aparatur Bersama dan Reformasi Birokrasi  Azwar Abubakar di Kementerian PAN dan RB Jakarta, Senin (10/6/2013).

Kepala BKD Kabupaten Serang Rif’ah Maftuti mengaku kecewa atas tanggapan Kementerian PAN dan RB. Karena tidak semua tenaga honorer Pemkab Serang dibiayai oleh belanja non pegawai.  Menurut Tuti (panggilan Rif’ah Maftuti), tanggapan Kementerian PAN dan RB bahwa tenaga honorer K1 Pemkab Serang semua tidak memenuhi syarat itu karena mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007 bahwa tenaga honorer digaji dengan menggunakan koring belanja pegawai. Sedangkan Pemkab Serang selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2007. "Tidak apa-apa menggunakan koring non belanja pegawai asalkan masih dari APBD dan APBN," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkab Serang dirugikan kalau dianggap tidak memenuhi syarat semua. Jika tidak memenuhi syarat kenapa tidak dari 2010 saja BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) menolak berkas tenaga honorer itu. BPKP waktu itu
mengatakan yang penting honor itu dari APBD dan APBN, tidak disebutkan dari belanja pegawai atau belanja non pegawai. "Apa karena tenaga honorer K1 yang diajukan lebih dari 500 orang kita dianggap mengada-ngada,” kata Tuti saat ditemui Tangerang Ekspres (Radar Banten Group) di kantornya, Selasa (11/6/2013) pagi.

Pihaknya, kata Tuti, menyadari jika tenaga honorer K1 yang diajukan itu ada yang digaji dari koring belanja pegawai dan belanja non
pegawai karena waktu itu tidak dipersoalkan. Dari 658 tenaga honorer yang diajukan itu sekitar 218 orang guru bantu sekolah dan petugas kebersihan 140 orang yang bukan dari koring belanja pegawai. “Tapi untuk pegawai rumah sakit sekitar 100 orang itu digaji
dari koring belanja pegawai. Lalu kenapa ini dianggap tidak penuhi syarat juga,” katanya.

Tuti mengatakan, pihaknya akan mencoba menemui tim BPKP agar memberikan penjelasan ke Kementerian PAN dan RB bahwa ketika dilakukan pemeriksaan olehnya tidak dipersyaratkan bahwa untuk diangkat menjadi CPNS itu tenaga honorer harus dibayar dari koring belanja pegawai. “Harus mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya,” katanya. (SUTANTO)



Tag : Pemkab Serang, honorer K1