KPK Lacak Aset Atut dan Wawan

  Editor :  Aas Arbi

 


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pelacakan aset setelah menetapkan Gubernur Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten. Pelacakan itu salah satunya dilakukan dengan meminta data ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelacakan aset Atut-Wawan dilakukan untuk mengetahui harta adik kakak itu yang diduga perolehannya dari permainan proyek alkes. "Kami langsung lakukan pelacakan aset, apalagi ini berkaitan dengan pengadan barang dan jasa. KPK juga meminta data ke PPATK terkait aliran uang selama proyek itu berjalan," jelas Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (8/1/2014). seperti diberirakan koran Radar Banten hari ini.

Dalam kasus pengadaan alkes Banten, KPK mengendus adanya permainan pada penggunaan anggaran 2011-2013. Dari kurun waktu itu, KPK kini masih konsentrasi mendalami pengadaan tahun 2012. Saat itu, pengadaan alkes nilainya mencapai Rp9,3 miliar. "Tentunya, ada penggelembungan harga dari proyek itu, tapi soal berapa total kerugian negaranya informasinya belum sampai ke saya," jelasnya.

Selain menikmati penggelembungan harga, Atut juga mendapatkan fee dari proyek itu. Penetapan Atut dan Wawan sebagai tersangka secara resmi disampaikan KPK, Selasa (7/1) sore. Penetapan itu diikuti dengan keluarnya surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 6 Januari. Baik Wawan maupun Atut dijerat pasal yang sama yakni, Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan penetapan ini, Atut setidaknya sudah menyandang dua gelar tersangka. Selain alkes, Atut juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Sementara, Wawan lebih banyak lagi. Suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara korupsi.

Gelar tersangka untuk Wawan, antara lain kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, pengadaan alkes Tangerang Selatan, dan alkes Provinsi Banten. Johan Budi menegaskan, perkara yang melibatkan keluarga Atut ini tidak hanya berhenti di sini. Artinya, gelar tersangka itu bisa bertambah, jika KPK menemukan dua alat bukti baru pada kasus dugaan korupsi lainnya seperti bantuan sosial (bansos).

"Meskipun kami saat ini menyidik kasus alkes, bukan berarti kasus suap sengketa pilkadanya juga tuntas. Jadi, masih mungkin ada tambahan tersangka lain terkait sengketa pilkada," jelasnya. Pernyataan itu disampaikan Johan saat ditanya status pasangan calon Bupati Lebak yang dibela Atut dan Wawan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain tiga kasus itu, kasus lain juga sedang menanti keluarga Atut. Informasinya, ada dugaan korupsi juga dalam penggunaan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Atut. Laporan itu disebut telah masuk ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) KPK.

Saat penetapan Atut sebagai tersangka kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Ketua KPK Abraham Samad pun mengindikasikan, ada keluarga Atut lainnya yang melakukan korupsi.

Dalam jumpa persnya kemarin, Johan Budi juga menyampaikan perihal permohonan pelimpahan kewenangan Gubernur Ratu Atut Chosiyah pada wakilnya, Rano Karno. Permohonan itu disampaikan oleh Biro Hukum Pemprov Banten.       "Saat ini, permohonan itu sedang dikaji oleh pimpinan dan biro hukum KPK," ujar Johan. Menurutnya, KPK pasti mendukung hal itu dan tidak ada upaya untuk menghalang-halangi. KPK perlu mengkaji hal tersebut, terlebih dalam kaitannya dengan dampak hukumnya.

"Hanya masalah waktu saja karena surat dari Pemprov Banten itu kami terima akhir Desember. Sementara, waktunya kepotong libur Natal dan Tahun Baru," jelasnya. Isi surat pelimpahan yang dikirim Pemprov Banten itu, yakni agar Wagub Rano Karno bisa menjalankan kewenangan Gubernur Banten.

Permintaan tersebut diajukan karena selama ini pejabat Pemprov Banten tidak bisa bertemu dengan Atut. Oleh karenanya, beberapa berkas belum bisa ditandatangani Atut, termasuk soal pelimpahan kewenangan itu. "Kami tidak melarang seseorang menjenguk, tapi itu harus sesuai prosedur yang ada," jelasnya. (RB)


Tag : korupsi alkes Banten