Penyelidikan Honorer K1 Dihentikan

  Editor : 

 

SERANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten menghentikan penyelidikan dugaan penyelewengan pendataan tenaga honorer kategori satu (K1) Provinsi Banten. Keputusan ini diambil dalam gelar perkara khusus di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polda Banten, Rabu (16/1). Gelar perkara ini baru pertama kali berlangsung terbuka.

Penyelidikan dihentikan lantaran penyidik Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Banten tidak menemukan unsur pidana seperti dilaporkan Fahruroji, tenaga kerja kontrak (TKK) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten. Bahwa, terjadi suap dalam pendataan tenaga honorer kategori satu (K1) di Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten tahun 2010 dan pemalsuan dokumen tenaga honorer K1 yang diumumkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten memenuhi kriteria (MK) sebanyak 781 orang.

Pelapor menyatakan, pada 2005 Baron Suhardiman diperintahkan kepala Biro Umum dan Perlengkapan untuk mendata 79 tenaga honorer di Biro Umum dan Perlangkapan untuk diverifikasi menjadi K1. Terkait ini, Baron dikatakan menerima uang yang dikumpulkan pada tenaga honorer masing-masing Rp 1 juta.

Namun, penyidik hanya menemukan satu alat bukti. “Satu alat bukti itu ya keterangan saksi pelapor dan satu saksi lain. Alat bukti lain berupa dokumen atau kuitansi belum ditemukan,” kata Kasubdit III Tipikor Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Zuhardi.

Soal 781 tenaga honorer K1 yang dinyatakan lolos verifikasi awal dan telah diumumkan BKD Provinsi Banten untuk uji publik, penyidik juga tidak menemukan unsur pidana seperti dilaporkan Fahruroji. Saksi ahli dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa data tenaga honorer K1 yang diumumkan BKD Provinsi Banten itu tidak dimanipulasi. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi CPNS ini dipastikan tidak memberikan keterangan palsu dalam data ratusan tenaga honorer K1 tersebut.

Saksi ahli dari ketiga instansi pusat tersebut turut hadir. Yakni, Drs Supardiana, kepala Bidang Penyusunan Formasi SDM Aparatur pada Kemenpan & RB; Carnadi dari BKN, dan Pujiati dari BPKP Jakarta-Banten. Demikian pula dengan Fahruroji sebagai pelapor.

Keputusan bahwa data 781 tenaga honorer K1 tidak dimanipulasi diambil setelah terjadi perdebatan tentang keabsahan tenaga honorer K1. Antara lain tentang persyaratan masa kerja tenaga honorer K1 minimal satu tahun, dokumen pengangkatan, dan sumber pendanaan pemberian honor.

“Masa kerja minimal satu tahun itu sampai Desember 2005, karena setelah itu tidak ada pengangkatan lagi. Dibuktikan dengan pembayaran honorer selama satu tahun berturut-turut, tidak terputus. Yang penting, mereka dibiayai dari pos anggaran belanja pegawai di APBD atau APBN,” kata Pujiati.

Senada disampaikan Carnadi. Kata dia, dokumen pengangkatan tenaga honorer tidak diatur secara khusus. Seorang tenaga honorer dianggap sah meskipun hanya memiliki nota dinas dari pejabat yang berwenang. “Sebenarnya tidak ada aturan soal pengangakatan honorer, sehingga surat tugas atau nota dinas pun tetap diakui. Tidak harus SK,” jelasnya.

Sementara, Supardiana menyatakan, kuota formasi pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi CPNS untuk Banten ditunda. Salah satunya, lantaran laporan Fahruroji. “Karena ada keraguan dengan data yang disampaikan. Nanti, mungkin akan ada autdit khusus. Tapi itu belum diputuskan,” tegasnya.

Hasil gelar perkara ini membuat Direktur Krimsus Komisaris Besar (Kombes) Purwo Cahyoko memutuskan untuk menghentikan penyelidikan. Pihaknya akan mengusut kembali kasus ini jika bukti baru ditemukan.

“Prinsipnya, verifikasi tidak ada masalah. Laporan ini belum bisa ditingkatkan ke penyidikan, tapi dihentikan sementara sambil menunggu hasil audit dari pusat yang akan dilakukan,” jelasnya. (don)



Tag : hukum, honorer