Berita Utama

Bantuan Bedah Rumah Diblokir

  Editor : 

 

Bantuan Bedah Rumah Diblokir


SERANG – Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan (DTRBP) Kabupaten Serang telah meminta Bank BRI untuk memblokir seluruh rekening penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSBS) atau bantuan bedah rumah. Salah satunya, karena kesalahan pelaksanaan bantuan tersebut di Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran.

Diketahui, pelaksanaan bantuan bedah rumah di Desa Pabuaran dimonopoli oleh salah satu toko material bangunan. Caranya, uang bantuan bedah dikumpulkan dan disimpan di satu toko material bangunan yang ditunjuk oleh Bunyamin, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pabuaran selaku koordinator. Padahal pengelolaan bantuan bedah rumah dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Seluruh rekening penerima bantuan bedah rumah sudah kami blokir sementara. Surat pemblokiran dari Bank BRI sudah ada,” kata Kepala Bidang Perumahan DTRBP Kabupaten Serang Adang M Basuki, Jumat (25/1).

Sejak Rabu (24/1), seluruh penerima bantuan bedah rumah tidak bisa mencairkannya. Kecuali, beberapa penerima yang sudah mencairkan uang Rp 3 juta dari total bantuan Rp 6 juta. Adang mengakui, pencairan bantuan secara bertahap. Pertama, Rp 3 juta dan setelah ada progres pembangunan, kekurangan dana bantuan dicairkan kembali.

Menilai cara pelaksanaan program bantuan bedah rumah di Desa Pabuaran, Adang menyatakan salah. “Kecuali yang melakukan kesepakatan adalah penerima bantuan dengan koordinator KSM. Jika melibatkan BPD, itu salah,” tegasnya.

Pemblokiran rekening penerima bantuan, kata dia, diambil DTRBP setelah sidak saat proses pencairan bantuan bedah rumah di Kecamatan Padarincang. “Ada prosedur penggunaan yang salah sehingga seluruh rekening bantuan bedah rumah diblokir sementara,” ujarnya.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pabuaran, Bunyamin, menegaskan bahwa dirinya ikut campur dalam proses pencairan dan penggunaan dana bantuan bedah rumah karena juga menjadi bagian dari BKM. Namun ketika disinggung bahwa cara tersebut salah dan terkesan dimonopoli, dia enggan banyak komentar. “Karena material di satu toko itu lengkap,” ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Najib Hamas menilai, bantuan bedah rumah harus diserahkan langsung ke warga penerima. Ia meminta DTRBP mengawasi serta mendampingi proses pelaksanaan program tersebut. “Program bedah rumah ini dari pemerintah pusat sehingga harus dikawal dengan baik. Jika perlu, Pemkab Serang membuat program duplikasi untuk menekan wilayah kumuh,” ujarnya.

Camat Pabuaran Gunawan mengaku telah berkomunikasi dengan Gunawan yang mengawasi program bedah rumah di Desa Pabuaran. “Selain anggota BPD, Gunawan ini bagian dari BKM. Jadi memang berhak mengelola bantuan bedah rumah,” ujarnya. (run/don)


Tag : Pemkab Serang, bedah rumah

Site:

 

 

Radar Banten Group :

Radar Banten

Banten Raya

Tangerang Ekspres

Percetakan Radar

Baraya TV

Radar Arena

Radar Banten Promosindo

 

Redaksi

Info Iklan

Karir

Hubungi Kami

Peraturan

Copyright Radar Banten 2014 . All rights reserved

Radar Banten Group