Insentif Daerah Tak Boleh Dialihkan

  Editor :  Admin

 

SERANG-Sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan tiang pancang Dermaga Pelabuhan Kubangsari, Kota Cilegon, sebesar Rp 49,1 miliar dengan terdakwa mantan Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at kembali digelar di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (28/1). Sidang yang dipimpin majelis hakim Poltak Sitorus itu menghadirkan sejumlah saksi.

Saksi yang didengar adalah Pramudjo, mantan Dirjen Dana Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Saksi ahli yang diajukan oleh jaksa penuntun umum (JPU) KPK Supardi ini mengatakan, pengalihan dana insentif daerah (DID) untuk pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari  manyalahi aturan terutama Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penggunaan DID Tahun Anggaran 2010. “DID itu dialokasikan untuk pendidikan. Tidak boleh untuk yang lainnya. Fungsi pendidikan itu antara lain belanja pegawai, belanja barang atau sarana, dan bantuan keuangan. Jadi semuanya harus untuk pendidikan,” kata Pramudjo.

Dijelaskan, DID se-Indonesia Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1,2 triliun yang diperuntukkan bagi 54 daerah termasuk Kota Cilegon. Kota Cilegon memperoleh DID sebesar Rp 20 miliar lebih. Kota Cilegon layak mendapatkan DID karena dinilai memenuhi syarat. “Syarat yang berhak menerima DID antara lain penilaian dari BPK yang bagus yakni wajar tanpa pengecualiaan (WTP) atau wajar dengan pengecualiaan (WDP). Kemudian pembahasan APBD tidak telat dan kinerja keuangan bagus yang bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.

Pramudjo mengungkapkan, bila semua syarat sudah selesai maka uang akan segera ditransfer ke rekening daerah atas dasar permintaan kepala daerah. Dia mengungkapkan, DID bisa dialihkan kepada kegiatan lain dengan ketentuan yakni bila suatu daerah menganggarkan dana pendidikannya sudah mencapai 20 persen maka hal itu boleh dialihkan. “Dana APBD yang dialihkan, tetapi DID tidak boleh dialihkan. Misalnya daerah A sudah menganggarkan dana pendikan 20 persen. Kemudian ada tambahan DID. Nah yang dialihkan kepada kegiatan lain adalah dana APBD, bukan DID. Jadi DID tetap harus untuk pendidikan. Hanya dana APBD yang dialihkan,” ucapnya.

Sedangkan saksi yang diajukan penasihat hukum terdakwa yakni mantan Wakil Walikota Cilegon Rusli Ridwan mengungkapkan, pembangunan Dermaga Kubangsari merupakan rencana daerah dan keinginan Tb Aat Syafa’at yang ingin melihat masyarakat Cilegon sejahtera. Apalagi saat berdirinya Kota Cilegon pada 1999, kondisi PAD masih rendah. “Jadi memang ketika saya menjadi Sekda Cilegon, Pak Aat yang menginginkan pembangunan dermaga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan PAD. Karena pada saat itu APBD Kota Cilegon hanya Rp 41,8 miliar,” ucap anggota Komisi II DPR RI ini.

Dijelaskan, saat itu tanah Kubangsari merupakan tanah negara. Kemudian Pemkot Cilegon mengajukan hak kepemilikan tanah tetapi oleh BPN tidak direspons. Bahkan Aat yang langsung mendatangi BPN pusat di Jakarta. (ran/alt/ags)


Editor: Ahmad Lutfi


Tag : Kasus Kubangsari Cilegon