Demo Buruh Sebulan Lima Kali

  Editor :  Aas Arbi

 

CILEGON - Sengketa hubungan industrial yang melibatkan serikat-serikat buruh mendominasi konflik sosial di Kota Cilegon. Permasalahan kerap memicu unjuk rasa bahkan tidak jarang berujung anarkis.
    Kondisi ini memang sulit dihindari lantaran keberadaan Cilegon sebagai kota industri. Tercatat ada kurang lebih 400 industri menengah ke atas di Kota Cilegon saat ini. Dengan pesatnya perkembangan investasi, angka ini kemungkinan akan terus bertambah. “Sengketa hubungan industrial cukup sensitif di Kota Cilegon. Ada sedikit gesekan saja dengan manajemen perusahaan, langsung unjuk rasa,” kata Kapolres Cilegon AKBP Defrian Donimando, Kamis (31/1), seperti dilansir Radar Banten, Jumat (1/2) .
    Berdasarkan catatannya, sepanjang 2012 dalam satu bulan bisa terjadi lima kali aksi buruh. “Untuk itulah kami memang cukup serius mengawal demo-demo yang dilakukan buruh. Ini agar mereka tidak bertindak anarkis,” ungkapnya.
    Menurutnya, diperlukan sinergitas seluruh unsur dalam upaya penanganan berbagai konflik sosial yang terjadi. Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang diterbitkan pada Senin (28/1) lalu dinilai cukup strategis dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di daerah. “Inpres itu mendorong agar unsur kepolisian, TNI, dan Pemkot untuk lebih bersinergi dalam menyelesaikan berbagai konflik. Menurut saya itu bagus dalam rangka kondusivitas wilayah,” ungkapnya.
    Seperti diketahui, dalam ketentuan inpres tersebut kepala daerah merupakan koordinator penanganan konflik. Ketentuan ini guna memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan semua potensi penanganan konflik di daerah.
    Walikota Tb Iman Ariyadi yang dimintai pendapatnya mengatakan, inpres ini dikeluarkan Presiden lantaran makin maraknya konflik sosial yang terjadi di sejumlah daerah. “Banyaknya konflik mengindikasikan keamanan daerah kurang terjaga dengan baik. Untuk itu Pak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) menginstruksikan seluruh kepala daerah menjadi koordinator penanganan konflik,” ungkapnya.
    Bahkan, katanya, tak sedikit juga anggapan yang malah menyudutkan pemerintah lantaran dinilai melakukan pembiaran. “Adanya persepsi di masyarakat jika negara telah melakukan pembiaran terhadap beberapa konflik. Untuk itu kepala daerah diminta bisa mengambil langkah cepat agar konflik-konflik yang muncul tidak terjadi berkepanjangan,” katanya.    
    Ia berharap keberadaan inpres ini dapat mampu mensinergiskan unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pemerintah daerah dalam penanganan setiap konflik. “Jadi tidak hanya kepolisian saja, namun TNI dan Pemkot juga harus memiliki andil di setiap upaya penyelesaian konflik,” ungkapnya. (quy/del/ags/yes)



Tag : demo buruh