Jadi Tanggung Jawab Gubernur

  Editor :  Aas Arbi

 

JAKARTA - Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) Imanuddin mengatakan. amburadulnya administrasi kepegawaian di daerah adalah tanggung jawab dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu gubernur. Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhetian Pegawai, itu merupakan tanggung jawab PPK.

Hal itu disampaikan Imanuddin menanggapi dilantiknya Rahmad Hidayat sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten dan Kota pada Setda Provinsi Aceh, Selasa (5/2) lalu. Padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia setahun lalu.

“Kami melihat ada indikasi, bahwa promosi yang bersangkutan tidak melalui proses yang semestinya, yaitu melalui Baperjakat. Bila proses itu berjalan baik, akan diketahui sejak awal dan dapat dilacak mengenai posisi pegawai yang akan dipromosikan. Sekda dan Kepala BKD Provinsi juga harus diminta pertanggungjawaban, karena mereka telah lalai selaku pejabat pengelola kepegawaian daerah," beber Imanuddin kepada wartawan di Kantor KemenPAN & RB, Jumat (8/2) .

Ditambahkannya, seorang PNS apalagi seorang pejabat berkewajiban untuk bekerja dengan tertib dan cermat sesuai  PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketidaktertiban dan ketidakcermatan harus diberikan sanksi, paling tidak teguran dari pejabat yang berwenang, untuk mengingatkan jangan sampai terjadi kejadian serupa di kemudian hari.

Imanuddin juga tidak menampik kemungkinan kejadian serupa juga terjadi pada daerah-daerah lain, karena buruknya administrasi kepegawaian daerah. “Namun kita juga harus mengapresiasi, karena banyak juga BKD yang administrasi kepegawaiannya sudah bagus, bahkan menjadi percontohan pengelolaan administrasi kepegawaian di tingkat nasional," tandasnya.(jpnn)


Tag : Administrasi Kepegawaian