#
advertorial

DBMTR Bahas Prioritas Penanganan Infrastruktur Tahun 2013

Editor : Ade Jahran

Photo
Suasana acara Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FSKPD) Bidang Bina Marga dan Tata Ruang di Ratu Hotel Bidakara, Jumat (8/3). (*)
SERANG - Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten membahas prioritas program bidang Bina Marga dan Tata Ruang Banten Tahun 2013. Hal yang menjadi prioritas pembangunan DBMTR tahun ini, di antaranya pembangunan, pemeliharaan jalan, dan jembatan. Sebagai upaya menyinergikan program DBMTR ini, Pemprov Banten membentuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FSKPD) Bidang Bina Marga dan Tata Ruang di Ratu Hotel Bidakara, Jumat (8/3). Melalui forum ini diharapkan bisa menjembatani sinkronisasi dan koordinasi permasalahan pembangunan infrastruktur yang ditangani Pemprov Banten dan pemerintah pusat.

Hadir dalam acara itu, Asda II Pemprov Banten Husni Hasan, Kepala Bappeda Widodo Hadi, Kepala DBMTR Sutadi, Ketua Komisi IV DPRD Banten SM Hartono, Sekretaris Komisi IV DPRD Banten Miptahudin, dan anggota Komisi IV DPRD Banten Ridwansyah.

Kepala Bappeda Banten Widodo Hadi mengatakan, Pemprov Banten tetap akan memprioritaskan bidang infrastruktur pada 2014 dalam upaya memantapkan konektivitas, dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan di Banten. Kemudian revitalisasi investasi, serta memperluas lapangan kerja baru juga optimalisasi peningkatan daya saing dan sumber daya manusia. “Banten juga menargetkan pada 2014 bisa mendirikan Bank Banten,” katanya.

Dijelaskan Widodo, target kinerja bidang tata ruang berdasarkan RPJMD Banten 2012-2017 adalah untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut Widodo, anggaran pembangunan infrastruktur di DBMTR dari tahun ke tahun nilainya cenderung mengalami kenaikan. Tercatat pada 2012 sebesar Rp 607 miliar dan untuk anggaran tahun ini mencapai Rp 1,018 triliun. “Oleh karena itu, DBMTR harus benar-benar optimal dalam menyelesaikan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur yang ada di Banten, melalui forum ini renja DBMTR lebih berkualitas,” ujarnya.

Widodo menambahkan, saat ini masyarakat tidak mau tahu mengenai kewenangan perbaikan soal jalan. Masyarakat menginginkan jalan-jalan di Banten tidak ada yang rusak dan jalan-jalan yang berlubang harus disapu bersih. Apabila itu dilakukan dengan optimal maka masyarakat akan merasa puas, tidak ada lagi masyarakat yang  melakukan aksi unjuk rasa soal jalan. Selain itu, trust (kepercayaan-red) masyarakat kepada pemerintah akan semakin bagus. “Ibu Gubernur meminta kepada saya, pada tahun ini tidak ada lagi jalan rusak. Apalagi jalan-jalan yang berlubang ditanami pohon yang dilakukan masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan Widodo, pihaknya juga meminta kepada DBMTR agar mengoptimalkan keberadaan unit pemeliharaan rutin (UPR). Tugas UPR adalah membangun ruas jalan baru, meningkatkan jembatan, melebarkan ruas jalan, bisa juga kualitas pengerasannya, dan revitalisasi jalan. “Karena sejak tahun 2012 UPR di DBMTR sudah didukung dan dialokasikan anggaran untuk pembelian alat-alat berat maupun peningkatan SDM-nya,” katanya.

Kepala DBMTR Banten Sutadi mengatakan, program pembangunan kebinamargaan di Banten yang akan dilaksanakan pada 2013-2017 dalam upaya menyinergikan pembangunan dalam rangka mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pada tahun 2013 ini DBMTR juga telah memprioritaskan pembangunan dua jembatan. Kedua jembatan itu adalah Jembatan Kedaung yang merupakan jembatan penghubung antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang dan Jembatan Nyompok di Kecamatan Cikeusal yang menghubungkan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. “Dengan adanya jembatan itu dapat menghubungkan antar-dua wilayah yang semula terputus akibat adanya aliran sungai,” ujarnya.

Dijelaskan Sutadi, untuk pembangunan Jembatan Nyompok sepanjang 30 meter dialokasikan anggaran sebesar Rp 8 miliar. Sementara, pembangunan Jembatan Kedaung sepanjang 120 meter ini dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 40 miliar. Rencananya, pembangunan Jembatan Kedaung ini akan dilakukan di dalam dua tahap. Di tahap I di tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp 20 miliar, sisanya di tahun 2014. “Karena untuk produksi bajanya dibutuhkan waktu empat bulan, sedangkan pemasangannya dibutuhkan waktu tiga bulan, jadi dibutuhkan tujuh bulan pengerjaannya,” katanya.

Sutadi mengatakan, pembangunan dan pengembangan jaringan jalan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung serta Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten No 2 Tahun 2012 tentang Percepatan Pembangunan Infrastuktur Jalan dan Jembatan Tahun Jamak. “Pelaksanaan Perda Infrastruktur tahun ini kita akan mulai dengan anggaran pada 2013 dialokasikan sebesar Rp 321,5 miliar untuk penanganan enam ruas jalan yang ada dalam perda tersebut,” katanya.

Dijelaskan, keenam ruas jalan yang harus diselesaikan di tahun 2013 ini, yakni Jalan Pakupatan-Palima di Kota Serang sepanjang 10,5 kilometer. Rencananya akan dibangun enam lajur dengan ride of way (ROW) lebar 40 meter. Dengan alokasi biaya sebesar Rp 480 miliar dan untuk pengadaan lahannya baru Rp 55 miliar. “Ruas jalan yang kedua adalah Jalan Palima-Pasar Teneng sepanjang 40,9 kilometer. Ruas Jalan Palima-Pasar Teneng dengan lebar jalan sepanjang 14 meter. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp 300-400 miliar dan untuk pengadaan lahan sebesar Rp 31,7 miliar,” katanya.

Ruas jalan yang ketiga adalah Jalan Saketi-Malingping dengan panjang 60 kilometer dan lebar 15 meter. Ruas Jalan Saketi-Malingping ini menghubungkan antara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kebutuhan anggaran ruas jalan ini sebesar Rp 50 miliar dan untuk pengadaan lahannya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 99,9 miliar. Kemudian, ruas jalan yang keempat adalah Citeras-Tigaraksa sepanjang 27 kilometer dengan lebar 15 meter. Yang menghubungkan Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan ini sebesar Rp 40 miliar dan untuk alokasi pembebasan lahannya sebesar Rp 48 miliar,” katanya.

“Sedangkan, dua ruas jalan lagi adalah Jalan SP Muncul-Pamulang-Pajajaran-Otista di Kota Tangerang Selatan sepanjang 10,10 kilometer dengan anggaran Rp 151,5 miliar mulai tahun 2015 selesai 2016 dan ruas Jalan Hasyim Ashari dengan panjang 6,10 kilometer dengan anggaran Rp 91,5 miliar mulai 2015 selesai 2016,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Banten SM Hartono mengatakan, pihaknya akan terus mengawal pembangunan infrastruktur yang ada di Banten. Karena, pembangunan infrastruktur ini merupakan pembangunan skala prioritas. “Tahun 2013 hingga 2014 ini merupakan tahun pembangunan infrastruktur. Kami juga akan siap mengawal usulan anggaran infrastruktur yang diusulkan DBMTR,” katanya. (*)

Tags: DBMTR Banten

 
Tinggalkan komentar

Berita Terkait

1 Komentar

  • Photo

    hawasi

    KEMACETAN DI SERANG TIMUR SALAH SATU PENYEBABNYA ADALAH JALAN YANG TERLALU SEMPIT..SEDANGKAN KENDARAAN SUDAH MELEBIHI KAPASITAS DAYA TAMPUNG JALAN...JANGAN PAJAK AJA YANG DIPUNGUT TIAP TAHUN...PERHATIKAN INFRASTRUKTURNYA...PROPINSI BANTEN PAYAH!!!!!!!!!!!!APBD CAPAI 7 TRILIUN.TAPI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURNYA TERSEOK SEOK.....DAHULUKAN SAJA PEMBANGUNAN JALAN YANG MERUPAKAN KEBUTUHAN ORANG BANYAK...DANA APBD JANGAN DIGUNAKAN PROYEK PROYEK YANG TIDAKPENTING....BANGUN JALAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN....JALAN YANG TIDAK PERNAH DILEWATI YANG DIBANGUN.BUANG BUANG UANG RAKYAT!!!!!!!

    reply

Tuliskan Komentar Anda

(Wajib Diisi)
(Wajib Diisi)