Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten.

Asisten Daerah Pembangunan dan Kesra Setda Provinsi Banten H. Asmudji HW saat membuka acara Sosialisasi Undang Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi

Sosialisasi Undang Undang Koperasi

  Editor :  Krisna Widi Aria

 

SERANG- Asisten Daerah Pembangunan dan Kesra Setda Provinsi Banten H. Asmudji HW membuka acara Sosialisasi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang (13/3) pagi.

Dalam sambutan Gubernur Banten yang dibacakan Asmudji, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan kado istimewa bagi gerakan koperasi Indonesia yang telah diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012.

“Masyarakat koperasi di tanah air menyambut dengan sukacita undang undang ini, karena memang sudah cukup lama menanti hadirnya regulasi di bidang perkoperasian”, kata Amudji. Undang undang yang baru ini merupakan pengganti undang-undang nomor 25 tahun 1992 yang dinilai tidak mampu lagi menjawab tantangan dan dinamika perubahan yang terjadi saat ini.

Dikatakan Asmudji, Gubernur menegaskan dalam mencermati substansi pengaturan undang undang ini, maka jika dibandingkan dengan uu no. 25 tahun 1992 terdapat sejumlah hal yang baru dan berbeda, baik berupa norma pengaturan maupun istilah-istilah yang digunakan.

"Pertama, nilai pendirian dan nama koperasi. Kedua, keanggotaan, pengawas dan pengurus. Ketiga, modal koperasi, dan keempat, jenis koperasi, " jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur juga menambahkan, kehadiran undang undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian ini adalah sebagai fondasi hukum bagi semua upaya pemberdayaan koperasi. Semua pemangku kepentingan perlu menyegerakan langkah langkah implementatif dan antisipasi, antara lain adalah dalam hal perubahan anggaran dasar yang terkait dengan penyesuaian nama, fungsi pengawas dan pengurus, usaha dan jenis koperasi, modal koperasi, rencana pemisahan (spin-off) unit usaha simpan pinjam (usp) pada koperasi
serba usaha (ksu) menjadi koperasi simpan pinjam (ksp) dan pengubahan modal koperasi.

Gubernur berharap, berharap masyarakat memahami esensi dan kandungan uu no. 17 tahun 2012 ini secara baik dan utuh sehingga koperasi bisa maju dan mandiri.

Tampak hadir dalam acara ini Sekretaris Menteri Koperasi & UKM RI Ir. Agus Muharam, MSP., Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Nurhana, M.Si dan anggota Komisi II DPRD Banten.(*/widi)***



Tag : Asda I